Home / Pemerintahan / Atasi Kelangkaan BBM Di Sumsel, Ini Solusi BPH Migas
Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 (gambar : inilahsumsel.com/argiman)
Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 (gambar : inilahsumsel.com/argiman)

Atasi Kelangkaan BBM Di Sumsel, Ini Solusi BPH Migas

Sumsel Maju Untuk Semua
Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 (gambar : inilahsumsel.com/argiman)
Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 (gambar : inilahsumsel.com/argiman)

PALEMBANG — Pemerintah terus berupaya agar kelangkaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jauh lebih mahal di daerah-daerah, bisa diminimalisir. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem BBM Satu Harga.

Komite Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ir. H. Ahmad Rizal, menjelaskan bahwa saat ini di Sumatera Selatan (Sumsel) baru dua daerah yang telah menerapkan sistem tersebut. Dua daerah itu yakni Lalan di Musi Banyuasin dan Nibung di Musi Rawas Utara.

“Daerah-daerah di Sumsel ini kan, banyak juga di daerah perairan dan juga perbatasan. Dimana kondisi daerah-daerah itu, sangat jauh dari kota atau pusat-pusat ekonomi. Sehingga, BBM bisa terjadi kelangkaan dan peningkatan harga BBM hingga 3 kali lipat. Dengan adanya sistem ini, kita berharap nantinya BBM tidak langkah dan harga sesuai dengan di Kota.” ujarnya, saat diwawancarai Wartawan pada acara Sosialisasi Implementasi Penyalur Khusus (Sub Penyalur) dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga secara Nasional yang diselenggarakan oleh BPH Migas, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 di OPI Indah Hotel, Palembang.

Dia juga menambahkan, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan daerah-daerah lainnya di Sumsel pada tahun 2019 mendatang.

“Karena program ini juga diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, maka masih banyak daerah-daerah yang belum bisa merasakan. Tahun 2019, kita akan mengusulkan daerah-daerah lainnya di Sumsel, supaya di tambah lagi.” katanya.

Selain itu, Kelompok masyarakat juga bisa mengajukan izin menjadi Sub Penyalur BBM.

“Contohnya di Ogan Ilir, banyak Pesantren. Satu pesantren mungkin ratusan warganya. Pesantren itu bisa mengajukan untuk menjadi Sub Penyalur. Tetapi dia mengajukan terlebih dahulu izin lokasi dan lain-lainnya ke Bupati setempat. Setelah ada izin dari Bupati, ditentukan harga angkut dari SPBU terdekat, maka baru akan diproses izin di BPH Migas. Jadi, untuk kelompok masyarakat Ya. Di jual untuk kelompok mereka sendiri, bukan kelompok komersial.” jelasnya.

Mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk menjadi Sub Penyalur tersebut, Dia menjelaskan bahwa untuk di daerah daratan, dana yang dikeluarkan rata-rata 60 juta.

“Kalau di darat, rata-rata yang sudah terlaksana di Maluku, sekitar 60 juta rupiah. Itu sudah termasuk peralatannya yakni satu dispenser dengan dua noozle, drum untuk menyimpan bahan bakarnya. Kalau di wilayah perairan, bisa lebih mahal. Karena alat angkutnya menggunakan tongkang, sehingga konstruksinya relatif lebih mahal. Bisa ratusan lah.” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai daerah di Sumsel yang sudah mengajukan, dia mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Ogan Ilir sudah mengajukan diri untuk menjadi Sub Penyalur.

“Baru Ogan Ilir. Sampai saat ini, perizinan sudah di proses di BPH Migas. Syarat-syarat dari daerah, sudah selesai. Kita juga akan terus sosialisasikan program ini, agar semakin banyak yang tahu dan menjadi Sub Penyalur.” tutupnya.



Hendri Zainuddin Bakal Calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir

About Argiman Helmi Muhammad

Avatar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *