Sumsel Maju Untuk Semua
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin Nilai 8 Tuntutan KAMI Sebagai Sebuah Kewajaran

InilahSumsel.com, Jakarta — Delapan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mendapatkan respon positif dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Azis Syamsuddin. Dirinya menilai, tuntutan tersebut wajar dan tentunya sebagai negara yang berlandaskan pancasila, setiap pendapat yang berkembang, dapat dihargai.

“Kritik yang membangun, merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi.” kata Azis Syamssuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.

Dirinya pun menekankan, kinerja DPR RI selama ini selalu berpedoman pada aturan dan tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasilan dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Dalam proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang, DPR RI selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan masyarakat yang menjadi stakeholder hingga akademisi.” tutur Azis, sapaan akrabnya.

Menurut Azis, masukan dari berbagai elemen masyarakat itu, kemudian ditampung dan diakomodir oleh DPR RI. Mengenai paham Komunis, dirinya menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya, secara tegas menolak. “Saya menjamin, Indonesia akan berdiri tegak pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.” ungkapnya.

Selain itu, Aziz juga memastikan, Pemerintah, DPR RI, dan Masyarakat sepakat untuk saling gotong royong dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda. “Tentu seluruh pihak berharap agar Covid-19 ini segera diselesaikan agar roda perekonomian nasional kembali normal di tengah krisis globab.” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Din Syamsudin bersama para tokoh lainnya menjadi inisiator pembentukan KAMI. KAMI kemudian mengeluarkan delapan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah, MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan penyelenggara negara lainnya.

Baca Juga  Raih Suara Mayoritas, Abdurrahman Amin Pimpin SMSI Kaltim

Adapun delapan tuntutan itu yakni :

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga  SMSI Gelar Virtual Workshop Optimalisasi Situs Berita

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (*)

Cucian Motor Bekisar Merah

About Oyong Hairudin

Oyong Hairudin
Kontributor InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *