Home / Pemerintahan / Batas Maksimal Sumbangan Dana Kampanye Alami Peningkatan
Alexander Abdullah, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, memberikan penjelasan mengenai Pelaporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019 di Grand Zuri Hotel, hari Kamis tanggal 13 September 2018
Alexander Abdullah, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, memberikan penjelasan mengenai Pelaporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019 di Grand Zuri Hotel, hari Kamis tanggal 13 September 2018

Batas Maksimal Sumbangan Dana Kampanye Alami Peningkatan

Sumsel Maju Untuk Semua
Alexander Abdullah, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, memberikan penjelasan mengenai Pelaporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019 di Grand Zuri Hotel, hari Kamis tanggal 13 September 2018
Alexander Abdullah, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, memberikan penjelasan mengenai Pelaporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019 di Grand Zuri Hotel, hari Kamis tanggal 13 September 2018

PALEMBANG — Batasan sumbangan dana kampanye bagi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan DPR Daerah tahun 2019 mendatang, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 yang lalu.

Tahun 2014, batasan sumbangan dari perseorangan, maksimal yakni satu miliar rupiah. Namun, di tahun 2019, naik menjadi dua miliar lima ratus juta rupiah. Selain itu, sumbangan dari kelompok dan badan usaha non pemerintah, sebelumnya berjumlah tujuh miliar lima ratus ribu rupiah, meningkat menjadi dua puluh lima milyar rupiah.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan bidang Hukum, Alexander Abdullah, S.H., M.Hum., saat menghadiri Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019 kepada Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Bakal Calon (Balon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Grand Zuri Hotel, Jalan Rajawali Nomor 8 Kota Palembang.

“Tujuan dari pengaturan dana kampanye ini adalah untuk memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.” ujar Alexander Abdullah.

Dia menambahkan, tahapan dana kampanye yang harus dilalui oleh peserta pemilu yang terdiri dari Partai Politik, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Calon Anggota DPD RI adalah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Perbaikan LADK, dan Periode Pembukuan LPSDK.

“Masih ada lagi tahapan lainnya. Namun, yang harus dilakukan oleh peserta pemilu adalah membuka RKDK di bank umum atas nama Partai Politik. Pembukaan rekening tersebut, paling lambat satu hari sebelum masa kampanye. Setelah itu, Pembukuan LADK dilakukan sejak pembukaan RDK dan ditutup satu hari sebelum masa kampanye. Sedangkan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, hanya dilakukan tanggal 22 September 2018.” tuturnya.

Mengenai sumber dana kampanye, dia mengungkapkan, bagi Partai Politik, sumber dananya berasal dari Partai Politik itu sendiri dan Calon Anggota DPR dan DPRD. Kemudian, bagi Calon Anggota DPD RI, bersumber dari calon itu sendiri. Sedangkan bagi Presiden dan Wakil Presiden, dana bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul. “Sementara sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum bagi parpol, calon Anggota DPD RI, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan, kelompok, badan usaha non pemerintah. ” katanya.

Alexander Abdullah mengingatkan, bagi partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, akan mendapatkan sanksi pembatalan.

“Parpol yang ikut pemilu Anggota DPR dan DPRD, tapi terlambat atau tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Sedangkan bagi parpol yang tidak atau terlambat menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai calon terpilih pada wilayah yang bersangkutan.” urainya.



Hendri Zainuddin Bakal Calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir

About Oyong Hairudin

Oyong Hairudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *