Sumsel Maju Untuk Semua
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, saat menerima kedatangan Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, pada hari Senin siang tanggal 17 Februari 2020 di Ruang Rapat Gubernur.. (foto : Humas Pemprov Sumsel)
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, saat menerima kedatangan Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, pada hari Senin siang tanggal 17 Februari 2020 di Ruang Rapat Gubernur.. (foto : Humas Pemprov Sumsel)

Dorong Percepatan DOB Kikim Area, Pemprov Sumsel Surati Presiden Jokowi

InilahSumsel.com, Palembang — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya, menerima kedatangan Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, pada hari Senin siang tanggal 17 Februari 2020 di Ruang Rapat Gubernur.

Dalam rapat tersebut, Ketua Presidium DOB Kikim Area, Drs. H. Chozali Hanan, mengatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dia menambahkan, saat ini Presiden masih belum mengeluarkan dua Peraturan Presiden (PP) Lagi. Dua PP Itu yakni PP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan PP Penataan Daerah untuk pembentukan kabupaten baru.

“Kikim Area merupakan DOB Pecahan dari Kabupaten Lahat. Menurutnya, DOB tersebut terdiri dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Tengah, dan Pseksu. Wacana pembentukan DOB tersebut, sebenarnya sudah bergulir sejak 2013 yang lalu, namun masih terkendala moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.” tuturnya.

Dirinya pun mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk segera mendorong presiden mencabut moratorium tersebut.

“Kikim Area memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Diantaranya adalah kandungan batubara di dalam wilayah yang mencapai 2.355 juta ton. Belum lagi hasil dari minyak dan gas bumi. Bahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Kabupaten Lahat, sebagian besar merupakan hasil eksplorasi di kawasan Kikim. Kami berharap, Pemprov bisa mengakomodir keinginan masyarakat ini.” pungkasnya.

Baca Juga  Menteri Pertanian Tawarkan Sumsel Ekspor 100 Ribu Ton Daging Per Tahun

Menanggapi permintaan dari Presidium DOB Kikim Area tersebut, Wakil Gubernur Sumsel mengatakan, pihaknya melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) akan segera mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mendorong dan mempercepat pembentukan DOB Kikim Area.

“Bagi Pemprov Sumsel, tidak ada alasan untuk tidak mendorong ini. Insya Allah, nanti Bapak Gubernur Sumsel melalui Biro Pemerintahan dan Otda, mengirim surat ke Presiden agar hal ini dapat mempercepat pembentukan daerah otonomi baru.” ungkap Mawardi Yahya, Wakil Gubenur Sumsel.

Menurut Mawardi Yahya, hadirnya Kikim Area ini akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat, mengingat saat ini gubernur dan wakil gubernur sedang gencar menurunkan angka kemiskinan di Sumsel.

“Inilah yang menjadi pemikiran gubernur bersama saya. Oleh sebab itu, ini tentunya Pemprov Sumsel mengucapkan terima kasih atas inisiatif untuk membentuk daerah otonomi baru, mudah-mudahan nantinya ini menjadi jalan keluar mempercepat pembangunan di Kabupaten Lahat, mempercepat lajunya pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.” tegasnya.

Baca Juga  Dorong Inovasi Baru, Wagub Sumsel Sampaikan Motivasi Lewat Pameran Infrada 2019

Sementara itu, H. Alfrenzi Panggarbesi, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), memberikan apresiasi yang tinggi upaya pembentukan Kikim Area, mengingat perjuangan sudah dilakukan sejak 15 tahun yang lalu. Menurut dirinya, meskipun moratorium belum dicabut, perjuangan harus tetap dilanjutkan.

“Meski moratorium masih berlaku dan belum dicabut, perjuangan ini harus tetap dilanjutkan dengan harapan pemerintah pusat dapat mendengarkan aspirasi masyarakat Kikim Area. Karena, dengan segala potensi yang ada, Kikim Area cukup layak untuk menjadi DOB.” ungkap Oji, sapaan akrabnya. (ohs/ril)

H. Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H.
Cucian Motor Bekisar Merah

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Situs berita online rujukan masyarakat Sumatera Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *