Home / Opini / Ekspektasi Lahirnya Anggota KPUD yang Kredible dan Profesional
Efran Heryadi
Efran Heryadi

Ekspektasi Lahirnya Anggota KPUD yang Kredible dan Profesional

Sumsel Maju Untuk Semua
Efran Heryadi
Efran Heryadi

Kita semua mafhum bahwa tugas KPU adalah sebagai pelaksana teknis tahapan Pemilu, kinerja KPU dalam menyelenggarakan setiap tahapan akan menentukan dan menghasilkan output produk  berupa figur pejabat politik penyelenggara negara, sekaligus legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

—-

Oleh sebab itu, tidak berlebihan rasanya jika menyeruak ke permukaan akan ekspektasi dan tuntutan hadirnya keberadaan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu upaya  guna memenuhi ekspektasi dan tuntutan tersebut adalah melalui mekanisme seleksi jajaran KPU yang kredibel.

Dalam tulisan ini, penulis menitikberatkan fokus kepada konteks proses rekruitmen anggota KPUD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sedang berlangsung. Hasil pengamatan penulis di berbagai media, baik cetak maupun online proses seleksi atau rekruitmen yang dilakukan Timsel cukup menyita perhatian publik.

Ekspektasi akan lahirnya anggota KPUD Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan yang kredibel berada di pundak timsel. Kredibilitas merupakan istilah populer yang berada dalam bingkai profesionalisme dan berkaitan erat dengan transparansi dan obyektifitas.

Guna menciptakan hal tersebut diharapkan transparansi dari timsel dalam menyediakan data dan informasi dalam setiap proses yang dilakukan agar publik mengetahui obyektivitas penilaian.

Hasil pengamatan penulis, pasca diumumkannya hasil seleksi administrasi, di beberapa daerah timbul ketidakpuasan dari beberapa peserta terhadap tim seleksi. Di Kota Lubuk Linggau, misalnya, satu dari empat anggota KPUD yang sedang menjabat yang mengikuti seleksi secara mengejutkan tidak lulus seleksi administrasi. Hal ini patut dijelaskan karena salah satu bobot poin penilaian adalah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Dalam kasus ini, hemat penulis,  jika tidak ditangani dengan benar oleh timsel dapat berefek dengan timbulnya kecurigaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Baca Juga  Syukuran 67 Tahun Bang One

Variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kadar obyektivitas adalah ‘conflict of interest’ yang  sumbernya berasal dari hubungan afiliasi dan gratifikasi. Hubungan afiliasi antara timsel dengan peserta seleksi yang berasal dari organisasi kemasyarakatan yang sama, misalnya, dapat menimbulkan subjektivitas dan memiliki pengaruh non-rasional  dalam menentukan penilaian. Jamak kita ketahui adanya kasak-kusuk peserta yang meminta rekomendasi terhadap organisasi ternama yang katanya sebagai penguat legalitas dari “golongan mana” peserta berasal.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai oleh timsel adalah isu terjadinya praktik gratifikasi antara timsel dengan peserta. Penulis mencatat, saat proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota beberapa waktu yang lalu, santer diberitakan adanya dugaan gratifikasi. Gratifikasi dalam perspektif hukum secara sederhana diartikan sebagai pemberian yang meliputi pemberian uang, barang,  komisi, dan lainnya. Modus gratifikasi diduga dilakukan oleh peserta maupun oleh pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggara pemilu.

Pada Timsel Kita Berharap

Dari uraian di atas,  dapat diambil sebuah konklusi akan pentingnya peran timsel dalam melahirkan nama-nama yang akan dietapkan menjadi anggota KPUD di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel.  Baik atau buruknya anggota KPUD tersebut bergantung pada profesionalisme,  independensi,  dan integritas Timsel. Timsel wajib membuka ruang seluas-luasnya untuk peran serta masyarakat dalam memberi masukan, laporan tentang rekam jejak peserta seleksi, dan mengkritisi kinerja timsel.

Baca Juga  Syukuran 67 Tahun Bang One

Sejarah telah mencatat, di setiap kontestasi baik diajang pilkada, terlebih di pemilu legislatif,  penyelenggara pemilu khususnya anggota KPUD dilaporkan,  diproses,  dan banyak yang telah diputuskan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Baik berupa pelanggaran ringan,  sedang,  dan peringatan berat. Mengutip pernyataan Ketua DKPP,  Harjono, yang mengatakan, DKPP menilai profesionalisme penyelenggara ada pada ketaatan terhadap norma,  kemandirian penyelenggara melekat pada pribadi-pribadi yang teguh pada pendirian, konsistensi menjalankan tugas,  dan pemilu yang berintegritas adalah yang dijalankan sesuai dengan azas umum pemilu sebagaimana diamanatkan UUD 1945; jujur,  adil, langsung,  umum,  bebas,  dan rahasia.  Maka,  hemat penulis,  untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan baik dibutuhkan proses seleksi yang baik pula. Dan itu menjadi tanggung jawab tim seleksi.

Sebagai penutup tulisan ini, penulis menukil pernyataan M Alfan Alfian (Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta), yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu yang kredibel merupakan para pejuang pemilu berkeadaban,  bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kelasnya setara dengan negarawan.  Mereka harus kuat,  tidak boleh rapuh,  sebab manakala tidak demikian,  demokrasi terancam,  kalau bukan runtuh. Mereka adalah salah satu bagian penting demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis,  pemilu yang berkeadaban.  Tugas mulia untuk melahirkan pejuang pemilu berkeadaban (dalam konteks ini anggota KPUD Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel) berada dipundak para tim seleksi. Kepada mereka kita meletakkan harapan.

Oleh: Efran Heryadi
Pengamat pinggiran tinggal di Musi Rawas



Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Situs berita online rujukan masyarakat Sumatera Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *