Sumsel Maju Untuk Semua
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menggelar rapat dengan Pimpinan DPRD, Pangdam II Sriwijaya, dan Kapolda Sumsel

Gubernur Sumsel Sentil Wako dan Bupati Lebih Agresif Tangani Covid-19

InilahSumsel.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, menekankan agar bupati dan walikota yang ada di wilayahnya untuk terus melakukan upaya secara agresif dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurut Herman Deru, saat ini setidaknya ada 189 negara yang telah terpapar virus tersebut. Di Indonesia sendiri, virus asal Tiongkok itu telah merambah ke 24 provinsi, termasuk salah satunya di Sumsel. Oleh sebab itu, gubernur yang akrab disapa dengan panggilan HD itu, meminta agar kepala daerah segera menaikkan status menjadi tanggap darurat dan melakukan upaya pencegahan secara konkret.

“Ada dua aspek yang perlu dicermati, yakni tentang kalkulasi kita menghadapi Covid-19 harus lebih akurat dan yang kedua soal bagaimana membendung laju turunnya ekonomi masyarakat. Terutama yang harus dikonsentrasikan di zona masyarakat berpenghasilan renda atau penghasilan harian.” katanya, hari Selasa tanggal 24 Maret 2020.

Baca Juga  Syiarkan Sunnah Rasul, Herman Deru Turun Memanah di Kamboja

HD menegaskan agar kepala daerah segera membentuk gugus tugas penanganan virus tersebut dengan merujuk kepada Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 9 Tahun 2020. Dimana dalam pasal 8, Presiden Republik Indonesia memasukkan unsur baru ke dalam gugus itu, yakni Anggota Dewan Pengarah.

“Saya juga tekankan kepada kepala daerah untuk selalu turun ke lapangan, cek langsung bahan-bahan pokok dan daya beli masyarakat, khususnya untuk buruh dan pelaku UMKM. Program-program juga agar di fokuskan pada program padat karya tunai, namun dengan protokol cegah Covid-19. Karena pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, ada beberapa jenis penanggulangan terhadap warga yang kurang mampu, agar diberikan bantuan sosial. Sangat memungkinkan bisa diberi penambahan kepada keluarga penerima manfaat.” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Sumsel Instruksikan Cabut Izin Perusahaan Pembakar Lahan

Sebagai navigator, pemerintah daerah akan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski demikian, HD tetap menyerahkan hal itu kepada kepala daerah sebagai pemegang kebijakan.

“Dalam menjalankannya, kita bisa meminta bantuan dari BPKP. Kebijakan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Karena mereka sangat tahu kondisi daerah masing-masing. Yang jelas, dalam penanganan ini, harus juga memikirkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. (ohs/ril)

H. Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H.
Cucian Motor Bekisar Merah

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Situs berita online rujukan masyarakat Sumatera Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *