Beranda Pemerintahan Mawardi Yahya Pastikan Pemberian Beras Bagi ASN Pemprov Tidak Mengurangi TPP

Mawardi Yahya Pastikan Pemberian Beras Bagi ASN Pemprov Tidak Mengurangi TPP

120
0
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, memimpin Rapat Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 02 April 2019. (foto : Humas Pemprov Sumsel)
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, memimpin Rapat Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 02 April 2019. (foto : Humas Pemprov Sumsel)

PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Ir. H. Mawardi Yahya, memimpin rapat membahas sistem penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel di ruang Bina Praja Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel, hari Selasa tanggal 2 April 2019.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional (Divre) Sumsel Bangka Belitung, M. Yusuf Salahuddin, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov itu, Wakil Gubernur membantah rumor yang berkembang di kalangan pegawai, bahwa pemberian beras bagi ASN akan memotong uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah ada.

“Disini saya tegaskan kembali. TPP yang lama tidak berkurang. Sistemnya ada penambahan TPP seharga beras. Selanjutnya, penambahan tersebut dipotong oleh Bank Sumsel Babel yang kemudian diberikan kembali kepada ASN dalam bentuk beras, melalui koperasi OPD masing-masing.” tegas Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumsel.

Dijelaskannya, untuk merealisasikan program penyaluran beras bagi kalangan pegawai di lingkungan pemprov, pihaknya segera melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

“Saya kira, beras ini ada manfaatnya. Kalau bisa, sebelum bulan puasa sudah disalurkan. Secepatnya tanda tangan, secepat itu juga pegawai menerima beras.” imbuhnya.

Untuk kelancaran pendistribusan beras ini, Mawardi Yahya menginstruksikan kepada para kepala OPD untuk segera menyampaikan data pegawai dan membentuk koperasi khusus dengan tugas mengelola pendistribusian beras pegawai. Data itu, disampaikan secepatnya melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi SUmsel.

“Saat penandatanganan MoU nanti, saya harap kepala OPD jangan berwakil. Mulai dari sekarang, data pegawai segera sampaikan dan bentuklah pengurus koperasi yang khusus mengelola pendistribusian beras ini.” tambahnya.

Terkait dengan kualitas beras yang akan diberikan pada pegawai, Mawardi Yahya meminta pihak Bulog agar dapat memberikan beras dengan kualitas super. “Bulog, saya minta berasnya yang super, agar ada kepuasanlah bagi pegawai-pegawai kita ini.” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumsel, H. Afrian Joni, melaporkan perihal adanya Pemberian Penambahan Penghasilan dalam bentuk beras bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumsel, sebagai upaya Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, serta upaya pengentasan kemiskinan satu digit di Sumsel.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Gubernur Sumsel telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : 175/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Pemberian Penambahan Penghasilan kepada PNS/CPNS di lingkungan Pemprov. Sumsel dengan rincian PNS Suami dan Istri bekerja di lingkungan Pemprov Sumsel sebesar 30 kg x 11.000,- = Rp 330.000,-. Sedangkan bagi PNS suami, istri atau janda/duda yang bekerja di lingkungan pemprov. Sumsel sebesar 20 kg x 10.000 = 220.000, Sementara PNS belum menikah di lingkungan Pemprov. Sumsel sebesar 10 kg  x11.000 = 110.000.

“Beras tersebut untuk bulan Januari hingga Maret akan dirapel penyalurannya pada April 2019 ini juga,” jelas H. Afrian Joni, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumsel. (ril/ohs)

#

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here