Sumsel Maju Untuk Semua
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Firdaus Ketua SMSI
Firdaus Ketua SMSI

Rapat Pleno SMSI : “Jangan Mengganggu Pancasila”

InilahSumsel.com, Jakarta — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Pleno yang membahas tentang rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan persoalan bangsa terkini, melalui aplikasi Zoom dan dihadiri pengurus SMSI, pada hari Jum’at sore tanggal 26 Juni 2020.

Didalam rapat tersebut, semua tetap sepakat bahwa Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara dan melandasi kehidupan berbangsa serta bernegara, tetap harus dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau berniat mengubah pancasilah melalui cara apapun.

Ketua SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa SMSI sebagai organisasi Siber terbesar yang kini beranggotakan lebih dari seribu perusahaan media siber yang tersebar di Indonesia, merasa terganggu dengan adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“JIka Pancasila diubah, mau jadi apa negara ini? Pancasila selain menjadi landasan negara, juga menjadi sumber hukum. SMSI yang azaznya berlandaskan pancasila, jika Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini?” katanya yang disambut dengan kata sepakat Cabut RUU HIP oleh peserta pleno.

Baca Juga  Wakil Ketua DPR RI Sambut Gagasan SMSI

Oleh karena itu, SMSI Pusat bersikap dengan menyerukan kepada seluruh pengurus, anggota, dan pemuka agama serta masyarakat di seluruh Indonesia, mengenai keputusan tersebut.

“KIta mendiskusikan keselamatan dan keberlangsungan bisnis media, itu penting. Tetapi, menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara, itu lebih penting. Untuk itu, kita minta kepada Pemerintah agar pembahasan RUU HIP dihentikan. Pemerintah fokus saja menangani masalah Covid-19 dan dampaknya.” tegas Firdaus.

Pada akhir pleno, SMSI menyampaikan rasa keprihatinannya kepada lembaga legislatif. Pertama, prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Kedua, prihatin terhadap sikap DPR yang lebih mendahulukan kepentingan politik, ketimbang masalah bangsa yang sangat mendesak, yaitu penanganan pandemi Covid-19 dengan segala dampak negatifnya.

RUPP HIP kontroversial ini, sedikitnya ada beberapa poin didalamnya yang paling banyak digugat oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan Komunisme dalam konsideran. Kedua, adanya fasa Ketuhanan yang berkebudayaan dalam pasal 7 ayat 1 dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat 2, yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Juga  SMSI Gelar Virtual Workshop Optimalisasi Situs Berita

Terlepas ada atau tidaknya hal yang kontroversial, SMSI menyepakati bahwa rumusan Pancasila sudah final. Pembahasan RUU HIP tersebut harus dihentikan. SMSI juga akan melakukan kajian, apakah gagasan RUUP HIP dapat dikategorikan sebagai makar dan apakah penggagas RUU HIP ini dapat dipidanakan. (ril)

Cucian Motor Bekisar Merah

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Jln. TPH Sofyan Kenawas RT. 16 RW. 05 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang. E-mail : redaksiinilahsumsel2018@gmail.com. Facebook : InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *