Sumsel Maju Untuk Semua
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin

RDP Soal Djoko Tjandra, Aziz Syamsuddin Tetap Ikuti Aturan

InilahSumsel.com, Jakarta — Soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik, kini berujung pelaporan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Azis Syamsuddin mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan pihak lain yang mengadukan dirinya ke MKD. Baginya itu adalah bagian controlling untuk menjaga keseimbangan bernegara. “Wajar saja, selama semua ditempuh sesuai mekanisme hukum,” katanya.

Kendati dituding melanggar kode etik, Azis Syamsuddin mengatakan, dirinya hanya menjalankan aturan dan tidak ada kepentingan. “Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses,” kata Azis saat ditemui, Jumat (24/7).

Azis menjelaskan, berdasarkan Tata Tertib DPR, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Baca Juga  SMSI Gelar Virtual Workshop Optimalisasi Situs Berita

Kemudian, berdasarkan Tatib DPR, Badan Musyawarah (Bamus) dalam menjalankan tugas dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu Rancangan Undang-Undang, memperpanjang waktu penanganan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU).

Selain itu, Bamus juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya, apabila penanganan RUU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan pada Fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik.” ujar Azis.

Sebelumnya dilansir di beberapa media, Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran dinilai tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

Baca Juga  Rapat Pleno SMSI : "Jangan Mengganggu Pancasila"

“RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020. (*)

Cucian Motor Bekisar Merah

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Jln. TPH Sofyan Kenawas RT. 16 RW. 05 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang. E-mail : redaksiinilahsumsel2018@gmail.com. Facebook : InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *