Selasa , 20 Agustus 2019
Home / Pemerintahan / Selesaikan Kisruh Warga-PTPN 7, Gubernur Bentuk Timsus

Selesaikan Kisruh Warga-PTPN 7, Gubernur Bentuk Timsus


Sumsel Maju Untuk Semua

PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, bakal segera membentuk tim khusus guna menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 7. Hal itu dikatakannya saat turun menemui massa yang berdemo di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Kamis siang tanggal 21 Maret 2019.

Menurutnya, tim khusus ini ditargetkan sudah terbentuk pada 1 April mendatang. Bahkan, jika belum terbentuk sesuai deadline, dirinya mengancam akan mencopot Asisten. Selain itu, dirinya meminta agar warga menunjuk perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

“Jadi nantinya tim khusus ini sudah terbentuk, maka akan berkoordinasi dengan perwakilan warga untuk mengetahui asal usul atas tanah tersebut. Jika tidak sesuai dengan HGU, maka perusahaan itu wajib mengembalikan lahan itu ke warga,” ujarnya.

Mengenai persoalan hak-hak yang belum dipenuhi, dirinya akan memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Sleatan untuk mencari kebenaran tersebut. Jika memang ada hak hak yang belum dibayarkan, maka pihaknya bakal mengirimkan surat kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan hak hak buruh yang belum terpenuhi. Dan jika surat tidak diindahkan, maka ia tak segan segan mencabut izin perusahaan tersebut.

Seperti diketahui, puluhan buruh dari serikat buruh Ogan Ilir (OI) mendatangi Kantor Gubernur Sumsel untuk berunjuk rasa. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyelesaikan sengketa lahan dan sengketa ketenagakerjaan yang terjadi PTPN 7, Distrik Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir.

Ada 3 tuntutan utama yang disuarakan mereka, yakni membayarkan normatif kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku, seperti BPJS ketenagakerjaan, upah dibayar dibawah Upah Mininmum Provinsi (UMP), lembur dan dirumahkan.

Mereka juga meminta perusahaan normatif para buruh yang sudah pensiun, ketika haknya waktu masih aktif bekerja yaitu kekurangan Jamsostek dan BPJS.

Mereka juga mendesak kepada penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini Kadisnakertrans Sumsel, agar menyelesaikan tahap satu atas dugaan perkara tindak pidana dibidang Ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh Pasal 29 yang sekarang sudah ditetapkan 3 orang sebagai tersangka dan sedang ditangani kasus ini oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Ketua Gerakan Tani Sumsel, Aswin, mengatakan bahwa konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan PTPN 7 ini, sudah berlangsung selama 2 tahun. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian yang konkrit.

“Kami sudah meminta mediasi dengan pemerintah OI untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi hingga kini tidak pernah ada tanggapan dan respon dari Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Karena itu kami mengharapkan gubernur untuk mengatasi konflik ini,” harapnya. (ril/ohs)



Hendri Zainuddin Bakal Calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Situs berita online rujukan masyarakat Sumatera Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *