Home / Headline / SPA untuk Kesehatan dan Kesejahteraan, bukan Hiburan
Anggota Komite III DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan, H. Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H., foto bersama anggota Komite III lainnya setelah rapat membahas Tenaga Kerja SPA dan Terapis, hari Selasa tanggal 7 Meil 2019. (foto : ig Hendri Zainuddin)
Anggota Komite III DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan, H. Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H., (Batik Warna Kuning), foto bersama anggota Komite III lainnya setelah rapat membahas Tenaga Kerja SPA dan Terapis, hari Selasa tanggal 7 Meil 2019. (foto : ig Hendri Zainuddin)

SPA untuk Kesehatan dan Kesejahteraan, bukan Hiburan

Sumsel Maju Untuk Semua

InilahSumsel.com, Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menilai, sudah saatnya pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas bagi pekerja migran Indonesia di sektor SPA atau Terapis. Pasalnya, hingga saat ini profesi tersebut masih berkonotasi negatif.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Novita Anakotta, menjelaskan bahwa saat ini sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pekerja migran, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Saat ini, permintaan tenaga kerja di bidang SPA atau Terapis, setiap tahunnya meningkat, baik di dalam atau di luar negeri. Sebenarnya, sudah ada UU Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang pekerja migran, saat masih di Indonesia hingga di negara penempatan. Namun, ketentuan pekerja migran di sektor SPA atau Terapis pada undang-undang tersebut, belum terang benderang.” ujarnya di Gedung DPD RI, hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, seperti dikutip dari liputan6.com.

Baca Juga  Setuju Rektor Asing, Senator Asal Sumsel Ungkapkan Alasannya

Anggota DPD RI asal Maluku itu mengungkapkan, berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan oleh pihaknya ke Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur, didapatkan beberapa fakta. Diantaranya adalah pekerja migran Indonesia di sektor SPA atau Terapis, belum dimaksimalkan oleh tiga daerah tersebut.

“Padahal, ketiga daerah itu adalah penghasil tenaga kerja SPA atau Terapis. Hal ini dikarenakan minimnya informasi, sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Tentunya, Indonesia mempunyai peluang mengirimkan tenaga kerja SPA atau terapis ke luar negeri.” harap Novita Anakotta.

Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI yang lainnya, Intsiawati Ayus, menjelaskan bahwa DPD RI berkomitmen untuk melindungi aset bangsa, seperti tenaga kerja SPA atau Terapis. “Kami harus tahu, dimana posisi tenaga kerja ini. Kalau perlu, kami minta revisi undang-undang ini.” tegasnya.

Baca Juga  Hendri Zainuddin Cari Solusi Pembiayaan Kejurprov Lembaga Atlet Disabilitas

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Assosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI), Kusumadewi Sutanto, menceritakan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata mengenai potensi tenaga kerja SPA atau Terapis. Bahkan, mereka juga mendapatkan wewenang dari Kementerian Kesehatan yakni Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pijat.

“Bahkan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, juga telah memberikan keterampilan dan beasiswa agar bisa bekerja di luar negeri.” ujarnya.

Dia mengakui, saat ini SPA memang masih memiliki konotasi yang kurang baik atau negatif. Padahal, SPA memiliki tujuan untuk kesehatan. “Faktanya, kita dianggap sebagai hiburan, makanya pajak kami tinggi. Kami sudah mengatakan, bahwa SPA untuk kesehatan dan kesejahteraan, bukan hiburan.” jelasnya.



Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Oyong Hairudin

Oyong Hairudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *