Beranda Pemerintahan Tidak Puas Dengan Pelayanan Publik, Herman Deru Ajak Lapor Ke Ombudsman

Tidak Puas Dengan Pelayanan Publik, Herman Deru Ajak Lapor Ke Ombudsman

63
0
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menghadiri acara peresmian Kantor Ombusmand Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir Kota Palembang, hari Kamis tanggal 14 Maret 2019. (foto : humas pemprov sumsel)
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menghadiri acara peresmian Kantor Ombusmand Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir Kota Palembang, hari Kamis tanggal 14 Maret 2019. (foto : humas pemprov sumsel)

PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, memberikan apresiasi atas diresmikannya Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan yang berada di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir Kota Palembang, hari Kamis tanggal 14 Maret 2019.

Dirinya berharap, dengan adanya gedung tersebut, masyarakat Sumsel dapat lebih banyak mengetahui mengenai peranan dari Ombudsman. “Saya secara pribadi atau sebagai pemimpin di daerah ini, berahrap setelah diresmikannya kantor ini, masyarakat lebih banyak tahu peran Ombudsman.” ujarnya.

Kehadiran Ombudsman di Sumsel, menurutnya bisa menjembatani antara masyarakat dan penyelenggara publik di daerah dalam hal menerima penyampaian berbagai keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja pelayanan.

“Saran saya, bukalah pintu kantor ini seluas-luasnya untuk menerima keluhan masyarakat. Pastikan tidak ada kesalahan administrasi dan pelayanan. Saya menghimbau, ramah-ramahlah dalam melayani masyarakat.” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rivai, menegaskan bahwa garda terdepan pelayanan publik adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan salah satu tugas Ombudsman adalah memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan baik atau lebih dikenal dengan good governance. Dia berharap, lembaga ini dapat menekan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam pelayanan publik di suatu daerah.

“Ketika negara dengan pelayanan publik yang baik, dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya tinggi, pasti pelayanan publiknya tidak baik. Kita semua berdo’a, semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan.” tuturnya.

Dia menambahkan, Ombudsman merupakan jembatan masyarakat untuk bicara mengenai pelayanan publik. Di Indonesia, masih banyak yang diskriminasi dalam memberikan layanan publik, seperti pungutan liar. “Nah, salah satu tugas Ombudsman adalah memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan baik.” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Sekjen Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumsel M. Adrian Agustiansyah S.H., M. Hum, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Drs Zulkarnain Adinegara, Bupati Banyuasin Askolani. (ril/ohs)

H. Hendri Zainuddin, Pemimpin Zaman Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here