Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Hut Bhayangkara Tahun 2021
Bertempat di The Zuri Hotel yang berada di Jalan Radial Kota Palembang, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Community Political Consultant menggelar Diskusi Publik dengan tema Pemimpin Ideal Palembang, Siapo?.
Bertempat di The Zuri Hotel yang berada di Jalan Radial Kota Palembang, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Community Political Consultant menggelar Diskusi Publik dengan tema Pemimpin Ideal Palembang, Siapo?.

Diskusi Publik Community Political Consultant : “Pemimpin Idela Kota Palembang Mendatang Harus Memiliki Sense of Crisis yang tinggi”

InilahSumsel.com, PALEMBANG — Bertempat di The Zuri Hotel yang berada di Jalan Radial Kota Palembang, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Community Political Consultant menggelar Diskusi Publik dengan tema Pemimpin Ideal Palembang, Siapo?.

Diskusi yang dimoderatori oleh Novembriono itu, dihadiri oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai HANURA Sumsel, Anggota DPRD Sumsel Fraksi PKS, dan Pengamat Politik di Sumsel.

Kemudian, hadir juga Jon Heri sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel, Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Ocktap Riady, Kepala Biro Kantor Berita Antara, Perwakilan dari KIP dan Presma UNSRI, UIN, serta kelompok komunitas.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, H. M. Giri Ramandha N. Kiemas, mengungkapkan, calon pemimpin Palembang ke depan adalah seseorang yang tidak bertentangan dengan apa yang diamanatkan partai atau penggerak politiknya.

“Kalo berbeda keyakinan politiknya, agak susah. Ini syarat utama. Tidak mungkin sebuah parpol yang mencalonkan tokoh belum ada elektabilitasnya. Memang ada case tersendiri seperti di Jawa Tengah, tapi tidak semua case seperti itu.” katanya.

Dia menambahkan, kalau di Sumsel khususnya di Palembang, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai sense of crisis.

“Ini hal-hal konfigurasi politik yang berbeda-beda, perlu ada pembiayaan, ini jadi bagian yang akan dikalkulasikan dengan tepat. Dan satu lagi, harus mempunyai sense of crisis yang tinggi. Terlebih menghadapi masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, terutama Kota Palembang yang mengandalkan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa. Saya bisa memaklumi jika jadi pemimpin Palembang saat ini dilematis. Satu sisi ingin meningkatkan pendapatan, daerah tapi disisi lain ingin warganya sehat dan terhindar dari penularan pandemi Covid-19.” ujar dia.

Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel itu juga mengatakan, selain elektabiltas, seorang pemimpin ideal juga mempunyai modal operasional. “Bangun dulu ketokohannya, biasanya kalau sudah punya ketokohan, secara elektabilitas ada tokenya datang.” tambah Giri.

Baca Juga  Mantap! Sumsel Jadi Percontohan Penggunaan LNG untuk Kereta Api Tingkat Dunia

Sementara itu Sekretaris DPW Partai Amanat Nasinal (PAN) Sumsel, H. Joncik Muhammad, mengatakan bahwa pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang mempunyai konsep yang jelas. “Melihat pemimpin itu, bukan dari modal yang banyak atau pandai bersosmed, tapi harus mempunyai konsep yang jelas dan memahami masalah yang terjadi. Tidak hanya punya konsep, tapi berani mengambil keputusan.” ujar Joncik Muhammad yang saat ini menjabat sebagai Bupati Empat Lawang.

Joncik Muhammad mengatakan, bagi PAN ketika seseorang itu siap diusung PAN, dia harus menjalankan sesuai dengan misi partai. “Itu penting, 2024 tiga tahun lagi. Perlu dicatat bahwa syarat untuk menjadi pemimpin Kota Palembang adalah dari partai atau jalur independen.” ujarnya.

Sedangkan Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS, Mgs. Syaiful Padli, menilai, meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Palembang masih 3 tahun lagi, sosok calon Wali Kota penerus Harnojoyo sendiri sudah ramai tersiar dan menjadi topik hangat untuk terus dibicarakan.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel ini melihat, tantangan pemimpin ke depan lebih kompleks. Salah satunya adalah upaya pengentasan angka kemiskinan yang menyumbang tingkat kemiskinan terbesar bagi Sumsel.

“Kalau mau berbicara secara jujur, sampai saat ini untuk urusan program dalam membangun Palembang, belum ada yang bisa menggantikan sosok dari seorang Eddy Santana Putra.” katanya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini berpendapat, ke depan, pemimpin Palembang harus bisa membawa Palembang dengan gagasan dan ide, agar Palembang menjadi kota lebih maju.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyebutkan bahwa calon pemimpin, haruslah tahu apa persoalan inti Kota Palembang yang urgen. “Ini yang menyedihkan, ada calon pemimpin yang hendak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Palembang, justru tidak mengetahui jumlah penduduk dan jumlah kelurahan yang ada di Palembang.” sebut Bagindo Togar.

Di kesempatan itu, Bagindo berharap agar meniru sistem demokrasi di Negara Swiss yang membangun sistem dengan pemikiran yang realistis.

Baca Juga  Jadi Narasumber Webdinar KORPRI, H. Nasrun Umar Berikan Solusi Dalam Percepatan Perubahan Penyelenggaraan Pemerintah Di Masa Covid-19

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Herpanto, menilai calon pemimpin yang ideal kota Palembang, sebenarnya sederhana, dia tahu apa potensi yang terkandung di kota Palembang dan dampak akibat pembangunan kota Palembang.

Masalah ekonomi politik sosial budaya ini adalah potensi yang terjadi perubahan, termasuk perubahan-perubahan yang yang berdampak seperti biasanya, hilangnya usaha di bidang pertanian.

“Tidak hanya partai yang berperan untuk menjadikan seorang sebagai Wali Kota, tapi juga peran mahasiswa dan masyarakat dan pers untuk melakukan penilaian terhadap calon yang punya peluang besar, salah satunya melalui arena ini. Pemimpin Ideal Palembang ke depan harus tahu dampak dan potensi Palembang di masa mendatang.” kata Herpanto.

Menurutnya penambahan jumlah penduduk, kemungkinan akan berdampak kepada persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, ada banjir, ada saluran yang mampet, dan lain sebagainya. Tapi bagi Walikota yang kreatif, ini suatu potensi untuk dikembangkan.

“Kemudian, terjadinya urbanisasi penduduk, itu masalah tapi dari masalah ini akan menimbulkan potensi potensi ekonomi dan lapangan pekerjaan.” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Hanura Sumsel, Qodri Usman, mengatakan bahwa dari kacamata politik, masing-masing parpol mempunyai kriteria masing-masing. “Pemimpin itu bukan hanya bicara soal religi, tapi juga administrasi.” ujar Qodri.

Selain mendengarkan pendapat dari wakil partai, diskusi tersebut juga dihangatkan oleh masukan serta pendapat dari kalangan jurnalis dan mahasiswa. Diskusi Publik yang digelar Community Political Consultant ini, tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. setiap peserta menggunakan masker dan menjaga jarak. (ril)