Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya

Gubernur Sumsel Persilakan Daerah Ajukan PSBB

InilahSumsel.com, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, memberikan keluasan kepada daerah atau dalam hal ini kabupaten dan kota yang akan mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), asalkan daerah tersebut mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB, untuk syarat diberlakukannya PSBB adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

“Persiapan PSBB ini sudah saya persilakan bagi Bupati dan Walikota yang merasa daerahnya sudah memenuhi syarat untuk diajukan PSBB,” katanya, hari Senin tanggal 20 April 2020.

Baca Juga  Wagub Mawardi: Pemprov Siap Fasilitasi Pemeriksaan Pendahuluan BPK pada BUMD Migas di Sumsel

Dalam waktu dekat, diketahui Herman Deru ada dua wilayah yang sudah berencana mengajukan untuk PSBB, yakni Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Menurutnya, dua wilayah tersebut sangat wajar jika harus mengkaji dan mengajukan PSBB, mengingat penyebaran Covid-19 sudah didapati pasien transmisi lokal.

“Saya dengar belangkangan ini sedang dalam pengkajian, mungkin dalam waktu dekat Kota Palembang akan mengajukan untuk PSBB. Saya apresiasi selama memenuhi syarat-syaratnya, harus di ukur juga kekuatan daerah tersebut jika terjadi PSBB bahwa ada jaminan-jaminan yang mungkin sangat penting seperti pangan dan kebutuhan dasar lainnya,” himbaunya.

Baca Juga  Cegah Corona, Herman Deru Kucurkan Dana Rp. 100 Miliar Hingga Siapkan Wisma Atlet dan Asrama Haji

“Jadi dua kota ini memang sangat wajar jika mereka mengkaji ini dan untuk diajukan PSBB. Namun kecukupan syarat dan ketetapannya itu tergantung dengan Kementerian Kesehatan RI. Setelah itu baru dibuat peraturan Gubernur untuk pelaksanaannya,” pungkasnya. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *