Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya
Wakil Sekretaris Hati Nurani Rakyat, Oyong Hairudin, menerima tanda bukti penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Minggu tanggal 23 September 2018 (gambar : inilahsumsel.com/herdi)
Wakil Sekretaris Hati Nurani Rakyat, Oyong Hairudin, menerima tanda bukti penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Minggu tanggal 23 September 2018 (gambar : inilahsumsel.com/herdi)

Hanura Sumsel Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

Wakil Sekretaris Hati Nurani Rakyat, Oyong Hairudin, menerima tanda bukti penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Minggu tanggal 23 September 2018 (gambar : inilahsumsel.com/herdi)
Wakil Sekretaris Hati Nurani Rakyat, Oyong Hairudin, menerima tanda bukti penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Minggu tanggal 23 September 2018 (gambar : inilahsumsel.com/herdi)

PALEMBANG — Menindaklanjuti pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Selatan resmi menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari Minggu tanggal 23 September 2018.

Wakil Sekretaris DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Selatan, Oyong Hairudin, menjelaskan bahwa, dalam laporan yang dibuat tiga rangkap itu, pihaknya melaporkan dana awal kampanye yang bersumber dari partai dan juga calon anggota legislatif (Caleg).

“Alhamdulillah, sudah diterima oleh pihak KPU Sumsel. Kita bersyukur, dengan kerja sama yang baik antara staf kita dibawah koordinasi KSB dan didukung oleh Caleg, bisa memenuhi persyaratan dari KPU untuk melampirkan LADK yang sumber dananya berdasarkan dari partai dan juga 74 caleg.” ujarnya.

Baca Juga  Jabat Anggota DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi Siap Terus Blusukan

Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, tidak didapatkan kesalahan yang fatal dan hanya terdapat beberapa point yang harus diperbaiki.

“Kami akui bahwa, ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh KPU. Poin-poin itu segera kami perbaiki dan kembali akan dilaporkan secepatnya.” katanya.

Ketika ditanya mengenai batas akhir penerimaan perbaikan LADK itu, Caleg DPRD RI Nomor Urut 7 itu mengatakan, tanggal 27 September 2018 adalah batas akhir untuk penyerahan.

“Kalau hasil komunikasi kami dengan pihak KPU tadi, tanggal 27 September 2018 adalah batas akhir penyerahan LADK itu. Karena, tanggal 28 September 2018 akan dipublikasikan kepada masyarakat.” ungkapnya.

Baca Juga  Blusukan Ke Pelosok Desa, Ahmad Fauzi Bagikan 500 Paket Sembako

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, apabila partai politik terlambat atau tidak menyerahkan laporan tersebut, maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut berupa pembatan sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut, berdasarkan pasal 338 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.