Sumsel Maju Untuk Semua
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama rombongan BPN Sumsel
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama rombongan BPN Sumsel

Herman Deru Inisiasi Biaya Sertifikat Tanah Ditanggung APBD

InilahSumsel.com, Palembang — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berencana menganggarkan bantuan untuk biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak tercover oleh Program Nasional Agraria (Prona), pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 mendatang.

“Tekad saya ingin Sumsel ini tidak bersisa lagi tanah tidak bersertifkat, dianggarkan pada APBD 2021. Wilayahnya nanti ditentukan, yang jelas ini untuk rakyat. Di tahun 2021 harus sudah berjalan bagi yang tidak tercover prona,” terangnya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, di Ruang Tamu Gubernur, pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020 siang.

Menurutnya Herman Deru, masyarakat Sumsel sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi, namun kerap kali terkendala pada persoalan biaya. Oleh sebab itu pula, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, untuk mendapatkan legalitas baik tanah yang mereka tempati.

Baca Juga  Wagub Mawardi: Pemprov Siap Fasilitasi Pemeriksaan Pendahuluan BPK pada BUMD Migas di Sumsel

“Lakukan pendekatan kepada masyarakat, agar kita tahu kronologisnya, Dengan bersinergi, kita dapat membantu mempercepat program nasional. Karena itulah, Pemprov Sumsel berinisiasi agar biaya yang masih dibebankan kepada pemohon itu, bisa dicover APBD,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel mengaku bangga karena Pemprov Sumsel menaruh perhatian penuh, dimana menawarkan anggaran dari Pemprov untuk kabupaten dan kota agar mempercepat sertifikasi tanah.

“Bangga Pak Gubernur Sumsel mensupport penuh khusus untuk program percepatan sertifikasi tanah, ini selaras dengan program kementerian agraria dan pertanahan RI. Insya Allah sebelum 2024 seluruh bidang tanah di RI bisa bersertifikat, terkait penyelesaian masalah dan konflik ini memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program yang harus kita kerjakan,“ tutur Drs. Pelopor, M.Eng.Sc., Kepala BPN Sumsel.

Baca Juga  Perselisihan Selesai, Gubernur Ajak Wartawan Bersatu Bangun Sumsel

Dikatakannya, BPN Sumsel akan menyegerakan apa yang menjadi prioritas, terutama terkait dengan kepastian luas atau sering disebut dengan satu peta.

“Kita akan selesaikan dalam rangka program satu peta menjadi bagian dari itu, Dan kami punya pengalaman untuk menyelesaikan itu. Insha Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat semua hak-hak dalam skala besar segera dapat kita migrasikan datanya dari peta analog ke peta yang sifatnya digital, dengan begitu kita bisa menyelesaikan segera,” tambahnya. (*)

Cucian Motor Bekisar Merah

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Jln. TPH Sofyan Kenawas RT. 16 RW. 05 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang. E-mail : redaksiinilahsumsel2018@gmail.com. Facebook : InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *