Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya
Komisioner Komisi Informasi Sumsel saat silaturahmi dengan Walikota Palembang, H Harnojoyo.(Foto : Diskominfo)
Komisioner Komisi Informasi Sumsel saat silaturahmi dengan Walikota Palembang, H Harnojoyo.(Foto : Diskominfo)

Komisi Informasi Sumsel Apresiasi Keterbukaan Informasi Pemkot Palembang

InilahSumsel.com, Palembang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan apresiasinya terkait keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dibawah Pimpinan Walikota Palembang, H. Harnojoyo.

Tidak hanya itu saja, KI Sumsel juga menyampaikan, selama tahun 2020, pihaknya tidak mendapatkan adanya data yang masuk terkait sengketa informasi untuk wilayah kota Palembang, yang diartikan bahwa kota Palembang dinilai tidak memiliki suatu permasalahan terkait informasi.

“Kita melihat, untuk tahun 2020 ini tidak ada sedikit pun sengketa yang masuk. Dan kami sangat mengapresiasi kepada Walikota Palembang, yang sudah transparan.” kata A. Kori Kuntji, Ketua KI Sumsel,  usai Audiensi bersama Walikota Palembang, H. Harnojoyo.

Melalui audiensi yang diadakan di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang tersebut, A. Kori Kuntji juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga sengaja melakukan silahturahmi serta mengajak untuk terus bersinergi dalam melaksanakan tugas pokok KI Sumsel.

Baca Juga  Herman Deru : "Sanksi Pergub Nomor 37 Dorong Peningkatan Kesadaran Masyarakat"

“Tugas pokok kami, yang utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi, dan yang kedua mendorong badan publik, khususnya di kota Palembang agar dapat lebih transparan terhadap informasi, sehingga masyarakat nantinya dapat puas. Harapan kami juga kedepan, badan publik yang ada di kota Palembang ini juga dapat lebih transparan lagi,” tambahnya.

Dirinya juga memaparkan, menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, memiliki suatu kekongkritan, yaitu tentang informasi data. “Menurut undang-undang, semua data itu terbuka dan boleh diakses oleh masyarakat. Namun ada kriteria khusus yang memang dikecualikan,” paparnya.

Baca Juga  Herman Deru Sapa Warga Sematang Borang Di Hari Libur

Dijelaskannya, ada lima bidang yang masuk dalam suatu pengecualian serta tidak dapat untuk diakses secara bebas oleh masyarakat, yaitu informasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Kekayaan Alam, Bidang Persaingan usaha. “Dan yang pastinya, kelima adalah yang bersifat pribadi,” terangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.