Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya

Nasrun Umar Tegaskan Sekda Kabupaten dan Kota Harus Mampu Sinkronisasi Visi Gubernur Sumsel

InilahSumsel.com, Palembang — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nasrun Umar (HNU), memimpin Tim Panitia Seleksi (Pansel) menggelar Uji Kompetensi Sekda Kabupaten Ogan Ilir di Hotel Arista Kota Palembang, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020.

Dalam kesempatan tersebut, HNU menjelaskan bahwa jabatan Sekda minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya pasal 117 ayat 1 dan 2. Selain itu, ketika sudah mencapai 5 tahun, ada kemungkinan diganti dan ada juga kemungkinan diberikan peluang dan ruang opsi dapat diperpanjang kembali berdasarkan evaluasi.

“Saya bersama anggota Tim Pansel, melakukan evaluasi terhadap Sekda Kabupaten Ogan Ilir. Jadi, tim ini ada tiga orang yakni Sekda Sumsel, kemudian Kepala BKD Sumsel, dan independen yang berasal dari akademisi yaitu Prof. Zainuddin. Untuk kabupaten dan kota, evaluasi dilakukan provinsi. Sementara untuk Sekda Provinsi, dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.” ujarnya.

Baca Juga  SMSI Sumsel Surati Gubernur, Siap Bantu Sosialisasi Penanganan Wabah Virus Corona

Dia menambahkan, berdasarkan undang-undang dan peraturan, Bupati Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan surat agar evaluasi ini dilakukan. “Dan hasilnya ini rahasia. Nanti disampaikan kepada bupati dan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditetapkan kembali, apakah diputus atau diperpanjang.” kata mantan Sekda Kabupaten Banyuasin ini.

Selain itu, masih kata HNU, fungsi dari Sekda adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemda, sehingga harus mampu melakukan sinkronisasi antara pembangunan kabupaten dan kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Sumsel.

Baca Juga  Sumsel Peringkat Kedua Pelaksanaan Sensus Nasional

“Ini berlaku bagi 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumsel. Sebagai salah satu, visi dan misi Gubernur Sumsel yaitu penurunan angka kemiskinan Sumsel menjadi satu digit. Sehingga ini mestinya harus diikuti sama dengan apa yang menjadi pemikiran di provinsi, juga terjadi di kabupaten dan kota.” tegasnya. (ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *