H. Nasrun Umar (HNU), Sekda Sumsel
Dodi Reza, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
H. Nasrun Umar (HNU), Sekda Sumsel, mengingatkan mengenai pentingnya zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
H. Nasrun Umar (HNU), Sekda Sumsel, mengingatkan mengenai pentingnya zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Nasrun Umar : “Zona Integritas Sangat Penting Guna Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi”

InilahSumsel.com, Palembang — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nasrun Umar (HNU), memberikan arahan langsung terkait Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam tata kelola pemerintahan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsl di kantor BPS Sumsel yang beralamat di jalan Kapten Anwar Sastro Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, hari Senin tanggal 8 Juni 2020.

Dalam kesempatan itu, HNU menjelaskan, wujud dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan, integritas, dan akuntabilitas layanan publik adalah melalui penerapan WBK dan WBBM.

“Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, tahap-tahap pembangunan zona integritas meliputi tahapan pencanangan pembangunan zona integrasi yang merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas.” katanya.

Baca Juga  Pertama Di Sumatera, Pemprov Sumsel Sediakan Sembako Murah dan Gratis Ongkir

Dirinya berharap, kegiatan pencanangan ini nantinya dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat dan stakeholder lainnya ikut menyaksikan, memantau, mengawal dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Sumsel serta BPS kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sumsel, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap seluruh jajaran BPS di Sumsel dapat melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam pembangunan zona integritas secara maksimal dan konsisten, serta selalu melaksanakan fungsi kontrol dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya. Sehingga hasil akhir yang diharapkan yakni peningkatan pelayanan publik dan terwujudnya penyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dapat tercapai.” ujar HNU.

Baca Juga  Angkat Potensi Budaya Sumsel Lewat Lomba Lagu Daerah

Selain HNU, hadir juga dalam acara tersebut yakni Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Muchendi, dan kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah. (ril)

H. Hendri Zainuddin, Ketua KONI Sumsel

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Jln. TPH Sofyan Kenawas RT. 16 RW. 05 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang. E-mail : redaksiinilahsumsel2018@gmail.com. Facebook : InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *