Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya
Yansuri, Ketua Pansus 3 DPRD Sumsel
Yansuri, Ketua Pansus 3 DPRD Sumsel

Pansus Soroti Rebutan Layanan Samsat Muaraenim dan Gelumbang

InilahSumsel.com, PALEMBANG — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel melalui Sekretaris Bapenda Sumsel,, Dimas Firmansyah, menegaskan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat yang nakal dengan tidak menjalankan Peraturan Gubernur yang membagi kewenangan layanan pajak di wilayah masing-masing. Pejabat yang melanggar, akan dijatuhi hukuman sesuai aturan yang ada.

“Kami akan menyelesaikan masalah antara Samsat Gelumbang dan Samsat Muaraenim ini secepatnya. Kedua kepala samsat itu sudah kami panggil untuk dimintai klarifikasi soal keluhan warga Gelumbang yang harus membayar PKB di Samsat Muaraenim.” jelas Dimas, di hadapan rapat Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Sumsel, pada hari Senin tanggal 19 April 2021.

Dalam Rapat Pansus 3 DPRD Sumsel yang dipimpin Yansuri sebagai Ketua Pansus itu, Dimas menegaskan tidak boleh ada penyerobotan kewenangan antara Samsat induk dengan Samsat baru. Sesuai dengan Pergub yang ada, jika samsat yang baru sudah siap melayani semua layanan pajak, maka Samsat Induk wajib menyerahkan kewenangan itu. Sehingga tidak ada lagi rebutan kewenangan yang dapat merugikan layanan kepada masyarakat.

“Kami akan segera buat pembagian kewenangan yang lebih tegas kepada seluruh Samsat.” ujarnya.

Ketua Pansus, Yansuri, meminta agar masalah di Samsat Gelumbang dan Muaraenim itu segera diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi warga yang mengeluh kesulitan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Ini akan terus kami monitor sampai dimana penyelesaiannya oleh Kepala Bapenda Sumsel.” tegas Yansuri.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan warga Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muaraenim, mengeluhkan harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jenis kendaraan baru ke UPTB Bapenda atau Samsat di Muaraenim. Padahal, setahun ini sudah dibuka layanan Samsat di Kecamatan Gelumbang. Mereka mengeluhkan terpaksa mengeluarkan biaya lagi jika harus mengurus PKB di Samsat Muaraenim.

Baca Juga  Partai Golkar Tunjuk Anita Noeringhati Ketua DPRD Sumsel

“Kami heran mengapa bayar pajak kendaraan baru harus di Samsat Muaraenim, padahal Samsat di Gelumbang sudah buka. Jadi untuk apa ada Samsat di Gelumbang jika masih harus bayar di Muaraenim.” ungkap Yayan, warga Gelumbang yang ditemui Komisi III DPRD Sumsel, beberapa hari lalu.

Menurut Yayan, bersama warga Gelumbang lainnya, selain harus mengeluarkan biaya transport lagi, mereka juga repot harus bolak balik ke Samsat Muaraenim jika ingin mengurusi PKB. Apalagi jika urusan bayar pajak itu tidak selesai dalam satu hari. “Inilah yang kami keluhkan. Kami minta bisa bayar pajak kendaraan baru di Samsat Gelumbang saja.” tegasnya.

Hal senada disampaikan H. Armansyah. Tokoh Masyarakat tersebut meminta kebijakan membayar PKB baru di Samsat Muaraenim itu dicabut dan dikembalikan ke Samsat Gelumbang. Sesuai dengan tujuan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, membuka layanan Samsat di Gelumbang dan beberapa samsat lainnya.

“Kami sangat mendukung program Bapak Herman Deru untuk mempercepat dan memudahkan layanan kepada masyarakat. Namun yang terjadi di Gelumbang tidak seperti itu. Inilah yang kami sampaikan kepada para anggota DPRD Sumsel agar dapat mennyelesaikan masalah ini.” ujar H. Armansyah.

Baca Juga  Kartu Kuning Bisa Cetak Sendiri Di Rumah

Menanggapi keluhan warga Gelumbang tersebut, anggota Komisi III DPRD Sumsel, H. Alfrenzi Panggarbesi, menegaskan bahwa pihaknya segera memanggil dan berkoordinasi dengan Kepala Bapenda Sumsel untuk mempertanyakan hal tersebut serta melakukan cross check di lapangan. Sehingga akan tahu dimana persoalannya.

“Segera kita akan panggil Kepala Bapenda Sumsel. Keluhan warga ini harus segera dicarikan solusinya.” tegasnya.

Mantan Staf Khusus Gubernur Sumsel ini, meminta agar seluruh jajaran Bapenda Sumsel mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel yang mengatur kewenangan di Samsat masing-masing. Pasalnya, kebijakan gubenur menambah atau membuka kantor layanan Samsat yang baru di beberapa kabupaten dan kota itu tujuanya meningkatkan dan mempermudah layanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai karena kepentingan pribadi, layanan terhadap warga diabaikan. Sekali lagi, kita akan cek dimana masalahnya. Apakah di Samsat Gelumbang yang tidak dapat melayani atau Samsat Muaraenim yang mengambil alih kewenangan Samsat Gelumbang.” ungkap H. Alfrenzi Panggarbesi.

Dia juga mengingatkan jajaran Bapenda Sumsel untuk mendukung program-program yang disusun oleh Gubernur Sumsel.” Saya akan sampaikan masalah ini langsung ke Bapak Gubernur untuk ditindaklanjuti.” ujarnya.