Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya

Pemkab dan DPRD Muara Enim Sepakati Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muara Enim. (Foto : SMSI Sumsel)
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muara Enim. (Foto : SMSI Sumsel)

InilahSumsel.com, Muara Enim — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Muara Enim menyepakati 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muara Enim.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muara Enim, Dwi Windarti, menjelaskan, 14 Raperda itu terdiri dari 11 Raperda dari Pemkab Muara Enim dan 3 Raperda Inisiatif DPRD Muara Enim.

“Ada 14 Raperda yang disepakati. 3 Raperda yang merupakan inisiatif dari Dewan yakni Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, dan Raperda tentang Hiburan Rakyat.” jelas Dwi Windarti yang didampingi oleh wakil dan anggotanya di Bapemperda yakni Hj. Titit Susanti, Abrianto, dan Munyati, melalui rilis yang diterima redaksi InilahSumsel.com dari SMSI Sumsel.

Sementara itu, Raperda yang berasal dari Pemkab Muara Enim yakni Raperda tentang Irigasi, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2023, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Kota Tanjung Enim Kota Wisata, Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Baca Juga  Pemprov Sumsel Tetap Optimis Tol Indralaya - Muara Enim Terealisasi

“Kemudian Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.” ungkapnya.

Dwi Windarti pun menjelaskan, pihaknya masih menunggu kajian terkait penyelesaian lahan dan rencana detail tata ruang untuk Raperda Pencanangan Tanjung Enim sebagai Kota Wisata.

“Persetujuan semua Raperda hari ini, akan kita bawa ke Sidang Paripurna. Jika nanti sudah menjadi Perda, digunakan sebagai syarat untuk mengajukan anggaran daerah kepada Pemerintah Pusat. Mengenai Raperda Pencanangan Tanjung Enim sebagai Kota Wisata, kami mensyaratkan dua hal yaitu kajian terkait penyelesaian lahan berikut prosesnya dan kajian rencana detail tata ruang yang harus siap dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan.” tambahnya.

Baca Juga  Proyek Diduga Dikerjakan Tidak Sesuai RAB, Dewan Muara Enim Desak PUPR Panggil Kontraktor

Mengenai Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya sangat mendukung Pemkab Muara Enim mewujudkan Muara Enim sebagai Kota Layak Anak.

“Semua upaya ini mengaitkan serta melibatkan seluruh lini, termasuk juga nantinya penerapan Perda pengurustamaan gander untuk diterapkan disemua aspek, terutama profesi dan perekrutan tenaga kerja. Kita berharap mudahan-mudahan Raperda ini akan dapat berjalan seperti yg kita harapkan.” tuturnya. (ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *