Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya

Dorong Peningkatan PAD, Pemprov Sumsel Resmikan Satgas Pengawasan PBBKB pada Perairan dan Laut Pertama di Indonesia

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama Ketua Satgas Satuan Tugas (Satgas) PBBKB pada Perairan dan Laut di Wilayah Sumsel, H. Nasrun Umar. (Foto : Humas Pemprov Sumsel)
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama Ketua Satgas Satuan Tugas (Satgas) PBBKB pada Perairan dan Laut di Wilayah Sumsel, H. Nasrun Umar. (Foto : Humas Pemprov Sumsel)

InilahSumsel.com, Palembang — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya dalam menggali potensi daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Perairan dan Laut di Wilayah Sumsel.

Untuk memaksimalkaan pendapatan sektor ini, Gubernur Sumsel langsung bergerak cepat dengan menginisiasi terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) PBBKB pada Perairan dan Laut di Wilayah Sumsel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, H. Nasrun Umar. Langkah tersebut ternyata mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan. Terbukti pada saat pengukuhan Satgas ini, langsung dihadiri Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi.

“Satgas ini dibentuk untuk memonitor dan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Saya katakan bukan semata-mata potensi ini kita gali untuk sekedar peningkatan PAD, tidak begitu. Tetapi ini diibaratkan ekosistem, dimana ada pungut ada juga servis disana.” kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, ketika dibincangi setelah mengukuhkan Satgas Pengawasan PBBKB pada Perairan dan Laut di Wilayah Sumsel di Auditorium Pemprov Sumsel, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.

Baca Juga  Tidak Kenal Lelah, Herman Deru : "Everyday is Monday"

Satgas Pengawasan PBBKB ini dimaksudkan HD bukan sebagai ancaman bagi dunia pelayaran laut dan sungai, namun lebih ke arah untuk penertiban wajib pajak pada perairan dan laut, sehingga berpotensi dapat meningkatnya PAD. Bahkan dari hasil pajak yang dipungut ini, nantinya akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Harus ada keseimbangan pembangunan yang dilakukan, selain keamanannya terjamin, harus ada juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya ada keseimbangan bukan hanya sekedar memungut tapi juga ada imbal baliknya salah satunya servis kita berikan.” tegasnya.

Sosok yang akrab disapa dengan panggilan Bang HD itu mencontohkan kesadaran masyarakat Sumsel dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sangat tinggi. Sebagai apresiasi Pemprov, infrastruktur jalan diperbaiki. Jadi sangat jelas, lanjut dia, optimalisasi PAD harus nampak manfaatnya bagi masyarakat, seperti infrastruktur yang semakin baik.

Baca Juga  Herman Deru Bantu Pembangunan Jalan Di Muara Enim Hingga Balai Desa

“Jadi, hasil yang dipungut dalam optimalisasi PAD ini nanti kita kelola secara transparan.” tambahnya.

Lebih lanjut Bang HD mengingatkan Bapenda Provinsi Sumsel sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam menjalankan pelaksanaannya di lapangan, segera  menyiapkan sarana dan pra sarana di lapangan, sehingga optimalisasi PAD Sumsel dalam hitungan satu tahun ke depan, lebih meningkat secara signifikan, setidaknya mampu mencapai target 1 Triliun atau setara dengan PAD yang dipungut di daratan.

“Harapan Saya PAD kita  tercapai  secara optimal dan selalu diatas target,” tutup Bang HD. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *