Sumsel Maju Untuk Semua
H. Mawardi Yahya, saat Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Permohonan dari Assosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), di ruang rapat Gubernur Sumsel, hari Kamis tanggal 4 Juni 2020.
H. Mawardi Yahya, saat Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Permohonan dari Assosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), di ruang rapat Gubernur Sumsel, hari Kamis tanggal 4 Juni 2020.

Perguruan Tinggi di Sumsel Dukung Ajakan Herman Deru Ringankan Biaya Kuliah

InilahSumsel.com, Palembang — Langkah Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, untuk terus menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Sumsel agar tetap berjalan di wabah Virus Corona atau Covid-19 saat ini, diapresiasi berbagai pihak. Bahkan, ajakan agar peguruan tinggi dan universitas untuk turut membantu keringanan biaya pendidikan mahasiswa, disambut positif oleh perguruan tinggi dan universitas yang ada di Sumsel.

“Kita menginginkan pendidikan mahasiswa yang saat ini berlangsung, tetap berjalan meskipun dalam kondisi seperti ini. Ini sebagai rasa prihatin pemerintah. Sebab itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov-red) Sumsel mengajak lembaga pendidikan agar bisa berpartisipasi dengan meringankan biaya pendidikan mahasiswanya.” kata Herman Deru melalui Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya, saat Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Permohonan dari Assosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), di ruang rapat Gubernur Sumsel, hari Kamis tanggal 4 Juni 2020.

Terlebih, di wabah saat ini, banyak masyarakat, khususnya orang tua atau wali mahasiswa yang terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan, sehingga mengurani pendapatan keluarga. “Mereka juga terdampak Covid-19 ini. Penghasilan orang tua atau wali mereka menurun, akibat pandemi ini.” tuturnya.

Pemprov Sumsel, lanjut Mawardi, juga tidak menutup mata atas kesulitan yang dialami mahasiswa saat ini. Dimana pemerintah akan memberikan stimulis kepada perguruan tinggi dan universitas, namun harus tetap ada langkah-langkah yang dilalui. “Tentunya bantuan harus melihat kategori kehidupan mahasiswa itu sendiri. Tidak mungkin juga mereka mendapatkan beasiswa, diberikan bantuan. Artinya, mereka yang dibantu memang tidak mampu akibat Covid-19 ini.” tegasnya.

Baca Juga  Nasrun Umar Tegaskan Sekda Kabupaten dan Kota Harus Mampu Sinkronisasi Visi Gubernur Sumsel

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya (UNSRI), Zainuddin Nawawi, mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel. Dia menegaskan, pihaknya sepakat mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemprov. Hanya saja, batuan tersebut harus berdasarkan data-data yang akurat. “Kami sepakat mendukung, namun harus dengan data yang memang baik, agar tepat sasaran.” ujar Zainuddin Nawawi.

Senada dengan Zainuddin Nawawi, ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah II, Prof. Dr. Slamet Widodo, M.M., menambahkan, saat ini tercatat ada sekitar 87.419 mahasiswa yang aktif di Sumsel. Untuk itulah, harus ada kriteria agar bantuan yang akan diberikan dapat sesuai sasaran. “Setiap perguruan tinggi, ada beragam jumlah mahasiswanya. Dari 2.000 sampai 8.000 orang. Namun ada juga yang dibawah 100 orang. Karena itu, data betul-betul harus akurat, sehingga bantuan itu diberikan kepada yang memang berhak menerimanya. Termasuk juga mengatur kategorinya seperti apa.” kata Zainuddin Nawawi.

Baca Juga  Pertama Di Sumatera, Pemprov Sumsel Sediakan Sembako Murah dan Gratis Ongkir

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Anggota DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi, melalui akun facebook pribadi miliknya, persyaratan umum mahasiswa yang akan mendapatkan keringanan biaya kuliah itu yakni Warga Sumsel yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, Mahasisa Strata I dan Diploma III yang terakreditasi, Mahasiswa Aktif dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Tidak sedang menerima beasiswa atau akan menerima beasiswa dari sumber lain, tidak pernah mendapatkan sanksi, dan orang tua atau wali kurang mampu secara ekonomi akibat wabah ini.

Sedangkan persyaratan khususnya yakni Orang tua atau Wali mempunyai KTP Elektronik di wilayah Sumsel, Orang Tua atau Wali Terdampak Covid-19 seperti PHK atau dirumahkan, Orang Tua atau Wali bukan ASN atau pegawai di BUMN dan BUMD serta TNI atau POLSRI, dan Orang Tua atau Wali tidak menerima Bantuan Jaringan Pengaman Sosial. (ohs)

Cucian Motor Bekisar Merah

About Oyong Hairudin

Oyong Hairudin
Kontributor InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *