H. Nasrun Umar (HNU), Sekda Sumsel
Dodi Reza, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
Pertama di Indonesia, Disnakertrans Muba Bentuk ULD Ketenagakerjaan
Pertama di Indonesia, Disnakertrans Muba Bentuk ULD Ketenagakerjaan

Pertama di Indonesia, Disnakertrans Muba Bentuk ULD Ketenagakerjaan

InilahSumsel.com, Musi Banyuasin — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba, akan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Unit ini nantinya akan berfungsi untuk mengakomodir penyandang disabilitas agar mendapatkan haknya sebagai warga negara, yakni pekerjaan.

Bupati Muba, Dodi Reza, melalui Kepala Disnakertrans Muba, Mursalin, S.E., M.M., mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan draft pembentukan unit tersebut

“Mungkin ULD ketenagakerjaan yang akan kita bentuk ini, pertama di Indonesia. Sebab sudah kami cari untuk belajar bagaiman pembetukan ULD ini dan belum ada di daerah lainnya. ULD yang dibetuk ini, nantinya khusus mengakomodir penyandang disabilitas guna mendapatkan hak pekerjaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ULD ini sudah terbentuk, sehingga 2021 rekrutmen bagi penyandang disabilitas sudah bisa kita lakukan,” ungkap Mursalin, saat dihubungi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020.

Dikatakannya, ada kewajiban pemerintah dan perusahaan untuk memberikan kesempatan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, dimana hal itu diatur dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, tepatnya pada Pasal 53 ayat 1 dijelaskan jika Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sedangkan, pada ayat dua pasal tersebut diterangkan juga, untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. “Pemkab Muba sudah memiliki payung hukum terkait rekrutmen bagi penyandang disabilitas untuk diberikan kesempatan bekerja di perusahaan, yakni Perda nomor 2 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan,” terangnya.

Baca Juga  Polres Muba Beri Kejutan Kepada Dandim 0401/Muba

Lanjutnya, ULD yang akan dibentuk ini nantinya memiliki fungsi yakni Merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas, Memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja, Penyandang Disabilitas, Menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja, yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan, Mengoordinasikan ULD, Pemberi Kerja, dan tenaga, kerja dalam pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu, kerja untuk Penyandang Disabilitas. “Pembentukan ULD ini, masuk dalam Program Prioritas dan Inovatif untuk mendukung RPJMD Kabupaten Muba tahun 2017- 2022.” tukasnya.

Sementara itu, Candra Wijaya perwakilan dari Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Muba, memberikan apresiasi kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muba yang telah ikut berjuang untuk pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Disnakertras Muba yang telah peduli terhadap saudara-saudara kami penyandang disabilitas untuk dapat mencari pekerjaan yang layak, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan para penyandang disabilitas,” ucapnya,

Chandra Wijaya yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Muba ini menyebutkan, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi para penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, baik di ruang lingkup pemerintahan maupun di luar non pemerintahan, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. “Kedepan, kita berharap semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Muba, bisa terakomodir untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan sehingga para penyandang disabilitas bisa hidup mandiri,” harapnya.

Baca Juga  Pemkab Muba Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi

Terpisah, tenaga Ahli Madya Kedeputian V bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman Sukamto, mengapresiasi setingi-tingginya kepada Pemkab Muba melalui Disnakertrans Muba untuk mementuk ULD ketenagakerjaan. “Luar biasa, belum ada di Indonesia, daerah yang membentuk ULD ketenagakerjaan yang sudah diamanahkan undang-undang. Ini sebuah kemajuan terhadap perkembangan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemerintah pusat juga saat ini tengah membuat regulasi Peraturan Pemerintah terkait unit layanan disabilitas bidang ketenagakerja. “Saat ini, draft final RPP ULD Ketenagakerjaan sudah masuk Setneg, mudah-mudahan secepatnya peraturan Pemerintah ini bisa ditandatangani oleh presiden,” singkatnya. (*)

H. Hendri Zainuddin, Ketua KONI Sumsel

About Redaksi InilahSumsel.com

Redaksi InilahSumsel.com
Jln. TPH Sofyan Kenawas RT. 16 RW. 05 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang. E-mail : redaksiinilahsumsel2018@gmail.com. Facebook : InilahSumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *