Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya
Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Dodi Reza, menghadiri acara Deklarasi Mendukung Zero ODOL di Terminal Randik Sekayu, hari Rabu tanggal 14 April 2021.
Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Dodi Reza, menghadiri acara Deklarasi Mendukung Zero ODOL di Terminal Randik Sekayu, hari Rabu tanggal 14 April 2021.

Pertama Di Sumsel, Pemkab Muba Deklarasi Zero ODOL

InilahSumsel, MUSI BANYUASIN — Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza, menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba siap mendukung untuk terwujudnya Zero Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) Tahun 2023 di wilayah Kabupaten Muba.

“Sebagai kabupaten atau kota pertama di Sumatera Selatan (Sumsel) yang kepala daerah dan Forkopimda berkomitmen menerapkan kendaraan zero ODOL, semoga semua pihak mendukung pelaksanaan kendaraan zero ODOL, ini menjadi tanggung jawab kita bersama.” ucapnya saat Deklarasi Mendukung Zero ODOL di Terminal Randik Sekayu, hari Rabu tanggal 14 April 2021.

Dodi Reza menyebutkan, semua instansi terkait harus bekerjasama. Dinas Perhubungan, Polres Muba, TNI, perusahaan, dan semua yang berkaitan dalam pencegahan kendaraan ODOL. Sanksi tegas tetap diberiian kepada perusahaan yang melanggar.

“Ini demi memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Deklarasi atau komitmen bersama ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kendaraan ODOL di wilayah Muba. Kita tahu, jalan nasional bahkan jalan kabupaten rusak, dihantam truk-truk besar setiap hari. Meski terus diperbaiki, namun dalam hitungan bulan sudah rusak lagi. Ini juga merugikan masyarakat.” ucapnya.

Baca Juga  Apresiasi Pengguna Masker, Forkopimcam Bayung Lencir Bagikan Souvenir

Kepala daerah inovatif ini juga mengungkapkan, perusahaan yang melakukan ODOL ada banyak dan jadi perhatian penting. Mereka diberikan waktu minimal dua tahun untuk melakukan normalisasi, karena ada hitung-hitungan ekonomi, baik dari sisi perusahaan, sisi pertumbuhan ekonomi, dan sisi logistik.

“Meski demikian, percayalah hitung-hitungan secara net dan global kerugian negara dalam memperbaiki jalan yang rusak dan kecelakaan akibat disebabkan oleh kendaraan ODOL lebih tinggi. Maka saya menghimbau kepada perusahaan untuk bisa menyesuaikan dari sekarang. Pemerintah cukup bijaksana tidak serta merta memaksakan, semua diberikan toleransi sehingga dapat tertata dengan baik.” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Fahmi, turut menyampaikan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Dirinya menyebutkan, deklarasi ini merupakan satu jalan untuk mendukung pelaksanaan zero ODOL tahun 2023. Diharapkan nanti angkutan barang mengangkut barang dengan sesuai kapasitas muatan yang telah ditentukan.

Baca Juga  Kucurkan Rp500 Miliar untuk Penanganan dan Pencegahan Virus Corona, Ini Sumber Dana yang Dialokasikan Pemkab Muba

Kelebihan muatan ini menyebabkan ruas jalan rusak akibat menahan beban terlalu berat. Tidak sesuai dengan kemampuan daya beban jalan. “Karena pemerintah mengeluarkan anggaran Rp. 43 triliun untuk perbaikan jalan satu tahun.” terangnya. (*)