Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya

Revisi Undang-Undang Ditolak, Pemerintah Gelar Pilkada dan Pemilu Seretak Tahun 2024

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyatakan pemerintah menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyatakan pemerintah menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR (CNN Indonesia/Dhio Faiz)

InilahSumsel.com, Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Pernyataan itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, pada hari Jum’at tanggal 29 Januari 2021.

Bahtiar menjelaskan, pemerintah tetap ingin melaksanakan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah ada. Pasalnya, Undang-Undang tersebut masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga tahun 2024 mendatang.

“Undang-undang tersebut belum dilaksanakan. Tidak tepat jika belum dilaksanakan, sudah direvisi. Mestinya dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian di evaluasi dan direvisi, jika diperlukan.” katanya seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Dirinya menyampaikan, saat ini tidak tepat bagi Indonesia untuk sibuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, lebih baik energi pemerintah dan parlemen difokuskan untuk menangani pandemi Virus Corona. Belum ada rencana pemerintah untuk mengubah jadwal Pilkada dan Pemilu berikutnya

Baca Juga  Warga Sambut Antusias PPP Dukung Enos-Yudha di Pilkada Oku Timur

“Sesuai dengan Undang-Undang yang masih berlaku tersebut, maka jadwal Pilkada berikutnya adalah 2024.” ungkap Bahtiar.

Saat ini, draft revisi Undang-Undang sudah bergulir di DPR RI. Aturan yang menjadi sorotan yakni keserentakan antara Pilkada dengan Pemilu. Pada aturan yang ada, Indonesia akan meniadakan Pilkada Serentak tahun 2022 dan 2023.

Pilkada baru akan digelar pada tahun 2024 yang sama dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Dalam rentang waktu menuju Pilkada tahun 2024, daerah akan dijabat oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk Kemendagri. (ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *