Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Muba Maju Berjaya
Konferensi Pers Peringatan Hari Nusantara 2020
Konferensi Pers Peringatan Hari Nusantara 2020

Teknologi Digital Kuatkan Ketahanan Industri Maritim Indonesia

InilahSumsel.com, Jakarta — Bangsa Indonesia harus bisa memaksimalkan budaya bahari guna meningkatkan perekonomian bangsa. Selain itu, pengelolaan ekonomi, termasuk ekonomi maritim yang terintegrasi, akan membuat Indonesia lebih kuat dalam menghadapi krisis.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dalam peringatan Hari Nusantara 2020 pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang disampaikan secara virtual.

“Tantangan yang paling krusial bagi pembangunan politik dan ekonomi Indonesia adalah membangkitkan kekuatan ketahanan industri maritim, sehingga pembangunan ekonomi berbasiskan pada potensi kelautan dapat semakin diwujudkan.” kata Joko Widodo.

Dalam sambutan tertulis tersebut, Joko Widodo juga menegaskan bahwa ada tiga potensi dasar yang bisa dikembangkan sebagai basis pembangunan ekonomi maritim. Tiga potensi itu yakni potensi wisata bahari, perikanan, dan perhubungan. Semua komponen bangsa harus terlibat dalam pengembangan potensi ini, sehingga pembangunan ekonomi bisa dilakukan secar terintegrasi.

“Ekonomi yang lebih terintegrasi akan makin meneguhkan dan mengukuhkan ikatan kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” katanya.

Peringatan Hari Nusantara 2020 dilakukan secara offline dan online karena mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19. Peringatan secara offline dilakukan di Ecovention Ancol dengan diikuti sedikit peserta serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga  Tempat Penyulingan Minyak Ilegal di Muba Kembali Terbakar

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Republik Indonesia menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya laut secara optimal. Uuntuk itu, kedepannya, kebijakan pemerintah akan fokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya maritim secara terintegrasi, penguatan budaya bahari melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya bagi generasi milenial sebagai implementasi deklarasi Djuanda.

“Pemanfaatan teknologi digital secara meluas dan terintegrasi untuk peningkatan ekonomi maritim Indonesia dan pengarusutamaan ekonomi maritim sebagai penggerak ekonomi nasional. Peringatan Hari Nusantara ini juga menjadi momentum untuk mempertebal semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, jangan pernah lari dari situ.” ungkap Luhut Binsar Panjaitan, Menkomarves Republik Indonesia.

Ketua Pelaksana Hari Nusantara 2020, Johnny G. Plate, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Indonesia harus melakukan akselerasi digital guna mewujudkan dan mempercepat pembangunan ekomomi maritim. “Pemanfaatan internet dari hulu ke hilir, khususnya kegiatan ekonomi digital, untuk mendukung aktifitas ekonomi maritim, akan mempercepat perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia.” katanya.

Hingga saat ini, masih kata Johnny G. Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengupayakan akselerasi percepatan digital dari hulu ke hilir, diantaranya dengan menyediakan wifi untuk 13.011 fasilitas layanan kesehatan pada seluruh daerah di Indonesia dan akan selesai akhir tahun 2020. Kemudian perluasan jaringan layanan 4G untuk 12.548 desa atau kelurahan yang akan selesai hingga akhir tahun 2022, pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penyusunan roadmap transformasi digital Indonesia tahun 2020-24.

Baca Juga  Hadiri Pelantikan Pengurus SMSI, H. Juarsah Ajak Tingkatkan Sinergi Membangun Muara Enim

Peringatan Hari Nusantara pertama kali dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia ke 4, Abdurrahman Wahid, pada tahun 1999 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia ke 5, Megawati Soekarnoputri, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2000 sebagai upaya mengenang momentum pembacaan deklarasi negara kepualau oleh Perdana Menteri, Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957 yang lalu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.